LIPUTANEKONOMI.COM — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan Surat Keputusan pengangkatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan terbit dalam satu dua hari ke depan. SK tersebut sekaligus memuat besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima para manajer.
Ferry menyampaikan kepastian itu setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih. Dengan terbitnya Perpres tersebut, proses penyusunan SK pengangkatan manajer Kopdes sudah bisa dijalankan.
"Kemarin sudah keluar Perpres tata kelola tersebut sehingga proses pembuatan SK sudah bisa dilaksanakan. Dalam satu dua hari ini sudah diterbitkan SK pengangkatan manajer Kopdes, termasuk besaran gaji dan tunjangannya," kata Ferry, dikutip Bloomberg Technoz.
Besaran Gaji Masih Disimpan
Meski memastikan angka gaji dan tunjangan tercantum dalam SK, Ferry belum bersedia membuka nominalnya dalam rapat tersebut. Ia memilih menahan detail angka hingga dokumen resmi diterbitkan.
Selama ini penempatan manajer tertunda karena pemerintah belum mengeluarkan payung hukum tata kelola KDKMP. Perpres yang baru terbit itu menjadi dasar hukum bagi seleksi dan pengangkatan manajer di seluruh wilayah.
Status Manajer: Pegawai Agrinas dengan Kontrak Dua Tahun
Para manajer Kopdes nantinya berstatus pegawai PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Mereka akan terikat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan masa kontrak dua tahun.
Skema ini menempatkan manajer sebagai tenaga kontrak di perusahaan pelat merah, bukan aparatur desa maupun pegawai negeri. Artinya, perpanjangan masa kerja bergantung pada evaluasi kinerja di akhir periode kontrak.
28.626 Manajer Lulus Seleksi
Ferry mencatat sebanyak 28.626 orang sudah direkrut dan dilatih oleh tim seleksi nasional. Seluruhnya dinyatakan lulus dan siap ditempatkan begitu SK diterbitkan.
Jumlah tersebut tersebar untuk mengisi posisi manajer di koperasi desa dan kelurahan di berbagai daerah. Penempatan menunggu penyelesaian administrasi pengangkatan.
Apa Artinya bagi Pengurus dan Warga Desa
Terbitnya SK membuka jalan operasional KDKMP di lapangan. Selama manajer belum dilantik, koperasi desa belum bisa menjalankan fungsi penuh, termasuk layanan simpan pinjam dan distribusi kebutuhan pokok.
Bagi warga desa, kehadiran manajer menentukan apakah koperasi bisa segera melayani anggota atau masih menunggu. Bagi para lulusan seleksi, kepastian gaji dan tunjangan baru akan diketahui setelah SK resmi keluar.
Pemerintah menargetkan KDKMP menjadi simpul ekonomi desa yang menopang pasokan pangan dan pembiayaan usaha mikro. Kecepatan penerbitan SK menjadi penentu seberapa cepat target itu bisa dijalankan.
