LIPUTANEKONOMI.COM — Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperpanjang sanksi visa terhadap pejabat Otoritas Palestina dan anggota Organisasi Pembebasan Palestina. Presiden Palestina Mahmoud Abbas termasuk yang dilarang masuk ke New York, sehingga tidak bisa menghadiri Sidang Umum PBB pekan depan untuk tahun kedua berturut-turut.
Alasan yang Dikemukakan Washington
Dalam pernyataan resminya, Departemen Luar Negeri menyebut larangan ini sebagai konsekuensi atas kegagalan pihak Palestina melakukan reformasi sesuai komitmen mereka kepada Amerika Serikat.
Washington juga menuding PA menjalankan aktivitas yang dianggap merusak prospek perdamaian. Tudingan itu mencakup upaya mendapatkan pengakuan internasional atas kenegaraan Palestina di luar jalur negosiasi langsung, membawa sengketa dengan Israel ke pengadilan internasional, serta pemberian pembayaran kepada pihak yang oleh AS dan Israel disebut sebagai pelaku serangan yang telah dihukum.
Departemen Luar Negeri menilai langkah-langkah tersebut melanggar hukum Amerika Serikat.
Pengecualian bagi Staf Tetap PBB
Meski pejabat perorangan dilarang masuk, misi PA untuk PBB tetap memegang pengecualian berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB (UN Headquarters Agreement). Ketentuan itu memungkinkan staf reguler misi tersebut terus bekerja seperti biasa.
Kebijakan ini tidak menjerat pejabat Israel. Tidak ada pembatasan perjalanan AS yang setara bagi pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.
Kritik dan Dampak Diplomatik
Larangan tahun lalu menuai kritik dari pejabat Palestina dan pakar hak asasi manusia PBB. Mereka menilai sanksi visa itu melanggar kewajiban AS untuk mengizinkan individu yang diundang PBB melakukan perjalanan ke markasnya di New York.
Kritik serupa menyoroti perlakuan berbeda terhadap perwakilan Palestina sementara pemimpin Israel dibiarkan bebas. Kebijakan itu dinilai melemahkan komitmen Washington terhadap perdamaian yang dinegosiasikan.
Pidato Abbas tahun ini semula diharapkan mendorong pengakuan internasional atas kenegaraan Palestina dan mengembalikan momentum solusi dua negara. Dorongan itu muncul setelah sejumlah pengakuan dari Inggris, Prancis, Kanada, dan pemerintah Barat lain bulan ini.
Agenda pidato Abbas juga mencakup upaya menarik perhatian pada krisis kemanusiaan di Gaza serta perluasan permukiman ilegal Israel dan serangan pemukim di Tepi Barat yang diduduki.
Langkah Selanjutnya
Dengan perpanjangan ini, Abbas dipastikan absen dari forum Sidang Umum PBB pekan depan. Delegasi Palestina tetap dapat mengirim perwakilan melalui jalur misi tetap mereka di PBB, meski tanpa kehadiran langsung kepala negaranya.
