Trump Teken UU Sanksi Rusia dan Iran, Tarif hingga 100 Persen Mengancam

Trump Teken UU Sanksi Rusia dan Iran, Tarif hingga 100 Persen Mengancam

LIPUTANEKONOMI.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani undang-undang sanksi besar terhadap Rusia dan Iran, Jumat, setelah DPR dan Senat meloloskannya dengan dukungan bipartisan yang jarang terjadi. Beleid bernama Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 itu memberi Trump wewenang mengenakan tarif hingga 100 persen pada lima pembeli terbesar minyak dan gas Rusia. China dan India menjadi pihak paling terpapar karena merupakan importir utama minyak mentah Rusia.

Undang-undang itu menghormati mendiang Senator Republik Lindsey O Graham, yang lebih dari setahun merundingkan drafnya sebelum wafat mendadak pada Juli. Naskahnya ditulis bersama Senator Demokrat Richard Blumenthal.

Sanksi menyasar Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat senior, dan oligark, serta bank dan lembaga keuangan Rusia. Sektor energi dan pertahanan Moskow juga masuk target, termasuk armada kapal tanker bayangan yang dipakai mengangkut minyak Rusia di luar jerat sanksi Barat.

Tarif 100 Persen dan Bayangan Ancaman ke China-India

Salah satu pasal kunci memberi Trump kewenangan memungut tarif hingga 100 persen terhadap lima pembeli terbesar minyak dan gas Rusia. Ketentuan itu diperkirakan paling membebani China dan India, dua importir minyak mentah Rusia teratas.

Undang-undang yang sama memperpanjang sanksi atas sektor energi dan persenjataan Iran. DPR meloloskan beleid itu pada Rabu, sementara Senat menyetujuinya bulan lalu, dengan 58 anggota Demokrat menyeberang baris partai untuk mendukung.

Ini menjadi rancangan undang-undang besar pertama terkait Ukraina yang lolos Kongres dalam lebih dari dua tahun.

Zelenskyy Sebut Alat Sangat Kuat, Putih Rumah Siapkan KTT Xi

Pendukung beleid menyatakan tujuannya memutus dana yang menopang mesin perang Kremlin dan mendorong Putin ke meja perundingan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang melobi para legislator sebelum pemungutan suara, menyebut undang-undang itu "alat yang sangat kuat".

Ketua DPR Mike Johnson mengatakan beleid tersebut memberi "tekanan maksimum" pada apa yang ia sebut "mesin perang Rusia". Blumenthal berharap langkah itu membawa Moskow ke meja perundingan, dengan menyatakan kepada Putin: "Kami tahu nomormu."

Tidak semua Demokrat sepakat. Ketua Minoritas DPR Hakeem Jeffries menentang undang-undang itu dan memperingatkan kewenangan tarifnya akan menaikkan biaya bagi keluarga Amerika. Ia menyebut pasal sanksinya penuh "celah".

India Jaga Energi 1,4 Miliar Penduduk, Beijing Tunggu KTT

India, salah satu negara paling terpapar ancaman tarif baru, pekan ini menyatakan "tetap berkomitmen kuat memastikan keamanan energi bagi 1,4 miliar penduduknya". New Delhi belum memberi sinyal akan mengubah arah impor minyaknya.

Langkah Trump ini datang sekitar sepekan sebelum ia dijadwalkan menjamu Presiden China Xi Jinping di Gedung Putih. Pertemuan itu akan menjadi ujian pertama apakah ancaman tarif 100 persen benar-benar dijalankan atau justru menjadi kartu tawar-menawar.

Bagi pasar energi global, ketidakpastian utama terletak pada apakah Trump akan memakai kewenangan tarif itu secara penuh. Sejumlah analis menilai penerapan penuh berisiko mendorong harga minyak dunia dan memperkeruh hubungan dagang Washington dengan dua mitra dagang terbesarnya.

Yang ditunggu berikutnya: apakah Moskow merespons dengan pembalasan dagang atau justru membuka sinyal perundingan. Sampai saat itu, undang-undang ini menjadi pijakan baru kebijakan Rusia Washington setelah dua tahun macet di Kongres.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index