JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengutarakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar perumusan kebijakan energi mendatang mengikutsertakan kalangan akademisi, pelaku usaha, serta pemerintah.
Bahlil membeberkan instruksi itu seusai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026) malam.
“Tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kami melakukan kerja sama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan,” kata Bahlil.
Di samping sinergi dalam perumusan kebijakan energi, Bahlil menyebut Presiden turut memberi petunjuk mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang disampaikan oleh DEN.
Menurut penjelasannya, pemerintah bakal memperkokoh struktur kelembagaan DEN dengan memosisikannya secara langsung di bawah naungan Presiden.
“Hal yang tidak kalah pentingnya, arahan Bapak Presiden kaitannya dengan Rancangan Undang-Undang Migas yang dilaporkan oleh Dewan Energi Nasional, bahwa kami akan memperkuat dengan lembaga ini akan berada langsung di bawah Bapak Presiden,” ujarnya.
Bahlil menekankan jajaran kementeriannya selaku instansi teknis siap mengeksekusi arahan Presiden mengenai penguatan struktur kelembagaan tersebut.
Bahlil menandaskan pembahasan itu merupakan salah satu poin krusial dalam agenda Sidang Paripurna DEN perdana pada 2026.
“Saya pikir itu beberapa hal penting terkait dengan rapat paripurna Dewan Energi Nasional pertama di 2026,” tutur Bahlil.
