JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah memverifikasi sekitar 336 dari total 450 pasar rakyat yang diajukan oleh 163 kabupaten/kota untuk diikutkan dalam program revitalisasi pada tahun 2027.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengutarakan total pasar yang sudah diverifikasi itu masih melebihi kemampuan alokasi anggaran yang diajukan Kemendag buat program revitalisasi.
“Dari 450 itu sekitar 336 sudah kami verifikasi. Tapi kalau dengan anggaran Rp1,2 triliun, itu kan mungkin tidak semua bisa diakomodir, ya, karena terbatas,” kata Budi seusai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Kemendag mengajukan usulan tambahan alokasi anggaran bernilai Rp1,86 triliun untuk tahun 2027. Dari nominal itu, sebesar Rp1,2 triliun dialokasikan khusus bagi pembangunan serta revitalisasi pasar rakyat.
Budi menerangkan pemerintah daerah yang mengusulkan revitalisasi pasar wajib menyusun kajian terlebih dahulu perihal kebutuhan maupun dampak program itu terhadap para pedagang, pembeli, pelaku UMKM, hingga warga setempat.
“Jadi kalau mengajukan pasar itu harus ada kajian dulu. Kajiannya ketika dilakukan revitalisasi apa dampaknya? Dampaknya bagi pedagang, bagi pembeli, bagi UMKM, dan masyarakat di kabupaten/kota tersebut,” ujarnya.
Di samping kajian dampak, Kemendag menetapkan syarat tersedianya rencana tata kelola pasar pascalumpuhnya pekerjaan revitalisasi, sehingga pembenahan fisik yang dilaksanakan diimbangi pengelolaan pasar yang berkesinambungan.
“Kalau enggak bagus ya enggak akan kami setujui. Jadi pasar harus bersih, ya pokoknya tata kelola yang bagus. Jangan setelah direvitalisasi terus dibiarkan,” ucap Budi.
Ia turut menyarankan pengawasan secara berkala pada pasar yang direvitalisasi dilaksanakan secara bersama antara pihak pemerintah dan Komisi VI DPR RI demi menjamin pasar tersebut tetap beroperasi baik seusai pengerjaan rampung.
Pada forum rapat tersebut, beberapa anggota Komisi VI memberikan sorotan atas pentingnya ketepatan sasaran dari program revitalisasi pasar.
Mereka di antaranya memohon Kemendag agar memperhitungkan kebutuhan daerah, pola aktivitas para pedagang dan konsumen, hingga sistem tata kelola supaya pasar yang selesai dibangun tidak malah sepi aktivitas perdagangan.
Budi menjelaskan syarat kajian tersebut menjadi langkah Kemendag menyaring usulan dari berbagai daerah, mengingat tidak semua pasar yang telah lolos verifikasi bisa didanai sekalipun usulan dana tambahan Rp1,2 triliun disetujui.
Ada pun pagu anggaran Kemendag untuk tahun 2027 tercatat Rp1,56 triliun. Di luar angka pagu itu, Kemendag menyodorkan tambahan Rp1,86 triliun guna berbagai agenda strategis, dengan porsi paling besar diperuntukkan bagi pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat.
Sebelumnya, Kemendag pada bulan September 2025 sempat menerima usulan revitalisasi 404 pasar dari 194 kabupaten/kota yang memerlukan kisaran anggaran Rp2,42 triliun. Kala itu, Mendag menyebutkan faktor keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan pelaksanaan program revitalisasi.
Selanjutnya, pada April 2026, Kemendag meresmikan Pasar Tematik Industri Sidayu di Gresik, Jawa Timur, yang didirikan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus Kemendag 2025 bernilai Rp25,8 miliar.
Pasar itu dirancang guna menampung 538 pedagang dan dilengkapi pelbagai fasilitas pendukung sarana perdagangan serta pelayanan warga.
Pihak kementerian pada Juni 2026 juga menegaskan alur transformasi pasar rakyat ditujukan supaya pasar berubah menjadi area belanja yang lebih aman, bersih, nyaman, sekaligus memiliki daya saing tinggi.
Pemerintah berpandangan pasar rakyat menjadi penopang utama roda perekonomian para pedagang, UMKM, petani, nelayan, sampai kalangan konsumen.
