Kemenhub

Kemenhub Siapkan Integrasi Tarif Rp10.000 untuk Transportasi Umum

Kemenhub Siapkan Integrasi Tarif Rp10.000 untuk Transportasi Umum
Kemenhub Siapkan Integrasi Tarif Rp10.000 untuk Transportasi Umum

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan langkah besar dalam upaya menghadirkan transportasi massal yang lebih efisien, terjangkau, dan terintegrasi. 

Melalui program integrasi tarif transportasi multimoda, masyarakat akan segera menikmati kemudahan berpindah antar moda seperti KRL, MRT, dan LRT hanya dengan tarif maksimal Rp10.000. 

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, menyampaikan bahwa kebijakan ini ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun.

Risal menjelaskan bahwa integrasi tersebut kini memasuki tahap finalisasi. Pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan pengelola masing-masing moda transportasi untuk menyatukan sistem tarif. 

“Targetnya akhir tahun ini, sudah ada sistemnya, tinggal disesuaikan saja,” ujarnya di Jakarta. Saat ini, integrasi baru mencakup PT MRT Jakarta (Perseroda) dan LRT Jakarta, sementara PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang mengoperasikan KRL segera bergabung.

Kebijakan ini diharapkan memberikan pengalaman mobilitas tanpa batas bagi masyarakat perkotaan, terutama Jabodetabek, yang setiap hari bergantung pada transportasi umum. 

Nantinya, penumpang dapat menggunakan lebih dari satu moda transportasi hanya dengan satu kali pembayaran. Sistem baru ini tidak hanya menekan biaya perjalanan, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung transisi menuju transportasi publik yang berkelanjutan.

Integrasi Pembayaran Digital Lewat QRIS

Salah satu komponen penting dari kebijakan integrasi tarif ini adalah penerapan sistem pembayaran digital melalui QRIS Tap. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam memperluas implementasi pembayaran digital tersebut di seluruh transportasi massal. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi menuju sistem transportasi yang sepenuhnya terintegrasi secara dinamis dan modern.

Risal menyebutkan bahwa tahap awal integrasi akan dimulai dari pilot project di layanan Commuter Line atau KRL, kemudian diperluas ke LRT Jabodebek dan moda lainnya. 

“Jakarta sudah memiliki konsep tarif integrasi Rp10.000 untuk 3 jam perjalanan sejak 2022. Sistem itu menjadi acuan kami dalam menyusun superapp transportasi nasional,” jelasnya.

Dalam konsep superapp ini, QRIS berperan sebagai jembatan utama antara pengguna dan sistem kliring pembayaran. Teknologi ini memungkinkan pembagian ongkos secara otomatis dan adil antar operator transportasi yang terlibat. 

Artinya, masyarakat cukup melakukan satu kali pembayaran, sementara sistem akan mengatur distribusi biaya ke masing-masing moda transportasi secara transparan.

Dengan adanya integrasi QRIS, masyarakat juga diuntungkan karena tidak lagi perlu menggunakan banyak aplikasi atau metode pembayaran berbeda untuk MRT, KRL, maupun LRT. 

Semua moda dapat diakses dalam satu sistem digital terpadu. Hal ini sekaligus mempercepat digitalisasi ekosistem transportasi publik dan mendorong efisiensi operasional di lapangan.

Dorong Efisiensi dan Konektivitas Perkotaan

Kemenhub menilai, integrasi tarif dan sistem pembayaran ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antar wilayah perkotaan. Selain menghemat biaya, kebijakan ini juga akan mendorong peningkatan jumlah pengguna transportasi umum karena lebih praktis dan ekonomis.

Risal menegaskan, sistem kliring yang sedang disusun saat ini difokuskan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Setiap operator transportasi akan memperoleh bagian pendapatan sesuai kontribusi perjalanannya. 

“Jakarta sudah memiliki kliring house sendiri, yaitu Jaklingko. Sementara QRIS dikelola Bank Indonesia. Keduanya kami padukan agar pembagian hasilnya lebih efisien dan transparan,” ujarnya.

Selain meningkatkan kenyamanan penumpang, integrasi ini juga mendukung upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Jika sistem ini berhasil diterapkan secara menyeluruh, diharapkan kemacetan di wilayah metropolitan dapat berkurang signifikan. 

Hal ini juga sejalan dengan misi pemerintah dalam memperkuat transportasi publik yang ramah lingkungan serta mengurangi emisi karbon perkotaan.

Integrasi multimoda dengan tarif maksimal Rp10.000 bukan hanya tentang efisiensi biaya, tetapi juga transformasi menuju ekosistem transportasi cerdas dan berkelanjutan. 

Dengan dukungan teknologi digital dan sinergi antar lembaga, Indonesia berpotensi menjadi contoh negara dengan sistem transportasi publik terintegrasi terbaik di kawasan Asia Tenggara.

Arah Masa Depan Transportasi Nasional

Upaya Kemenhub dalam membangun sistem transportasi terintegrasi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi ekonomi perkotaan. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mendapatkan tarif yang lebih murah, tetapi juga akses perjalanan yang cepat dan nyaman.

Keberhasilan Jakarta dalam menerapkan tarif integrasi Rp10.000 menjadi landasan kuat untuk memperluas kebijakan ini ke daerah lain. Dengan sistem pembayaran digital yang menyatu melalui QRIS, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang aman, efisien, dan seragam.

Pemerintah juga optimistis kebijakan ini dapat mendorong transformasi besar dalam pola mobilitas masyarakat Indonesia. Integrasi transportasi massal bukan sekadar inovasi teknis, tetapi langkah nyata menuju masa depan transportasi nasional yang cerdas, berkeadilan, dan berorientasi lingkungan. 

Dengan sinergi antara Kemenhub, operator transportasi, dan Bank Indonesia, target implementasi di akhir tahun menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tengah menapaki jalan menuju sistem mobilitas urban modern yang inklusif dan berdaya saing global.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index