JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) meluncurkan inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi bagi pekerja migran.
Menteri KP2MI, Mukhtarudin, menekankan bahwa tujuan utama kerja sama ini adalah mencetak pekerja migran Indonesia yang cerdas, terampil, dan siap menghadapi tantangan global.
Mukhtarudin menyatakan bahwa pendidikan vokasi akan diberikan baik sebelum maupun sesudah penempatan pekerja migran, serta termasuk program pemberdayaan untuk migran purna.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pekerja migran memiliki keterampilan tinggi dan mampu mandiri dalam kontribusi ekonomi di tanah air.
Kolaborasi ini menjadi penting mengingat keterbatasan infrastruktur di KP2MI. Dengan dukungan BUMN, kementerian berharap dapat memaksimalkan pelatihan vokasi, memperkuat kompetensi bahasa asing, serta meningkatkan keterampilan teknis pekerja migran.
Dengan begitu, pekerja Indonesia dapat bersaing secara profesional di pasar internasional.
Peningkatan Kualitas dan Sertifikasi Kompetensi
Kerja sama ini akan menitikberatkan pada peningkatan kualitas vokasi melalui program sertifikasi. Program ini mencakup pelatihan bahasa asing, penguasaan keterampilan teknis, dan kompetensi tingkat menengah hingga tinggi.
Mukhtarudin menjelaskan, program sertifikasi bertujuan memberikan standar kompetensi yang diakui secara internasional. Dengan adanya sertifikasi, pekerja migran tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar global, tetapi juga terlindungi dari praktik pengiriman non-prosedural yang kerap menempatkan calon PMI dalam posisi rentan.
Selain itu, sertifikasi vokasi diharapkan dapat meningkatkan daya tawar pekerja migran. Dengan kompetensi yang jelas, mereka dapat memperoleh penempatan kerja yang sah, aman, dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Hal ini sekaligus menjadi langkah preventif agar pengiriman PMI tetap prosedural dan profesional.
Pemberdayaan Migran Purna
Aspek penting dari kolaborasi ini adalah pemberdayaan pekerja migran yang telah pulang ke tanah air. Mukhtarudin menekankan bahwa migran purna memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan di komunitas lokal.
Program pemberdayaan akan difokuskan pada pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan keterampilan tambahan yang mendukung produktivitas ekonomi di dalam negeri.
Pemberdayaan migran purna diharapkan mampu mengurangi risiko sosial ekonomi dan memanfaatkan pengalaman internasional mereka.
Dengan dukungan BUMN, migran purna akan memiliki akses lebih luas ke pelatihan lanjutan dan jaringan bisnis, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional dan membuka peluang usaha baru.
Inisiatif ini juga memperkuat strategi nasional dalam menghadapi bonus demografi. Dengan memberikan pelatihan vokasi dan keterampilan yang tepat, pekerja migran Indonesia dapat menjadi tenaga kerja unggul yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga reputasi negara di mata internasional.
Dukungan BUMN dan Implementasi Program
Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan kesiapannya untuk mendukung program ini, khususnya melalui BUMN yang bergerak di sektor pelatihan dan logistik. Kolaborasi ini mencakup penyediaan fasilitas pelatihan, modul pendidikan, dan pendampingan teknis untuk pekerja migran.
Kesepakatan awal yang dicapai dalam pertemuan mencakup implementasi program vokasi terpadu, integrasi pelatihan bahasa asing, serta sertifikasi kompetensi profesional.
Program ini akan dijalankan melalui koordinasi antara KP2MI dan BUMN, sehingga pelatihan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai standar internasional.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap mampu meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia secara signifikan.
Selain itu, kerja sama lintas lembaga ini menjadi langkah strategis untuk mencetak sumber daya manusia terampil yang siap menghadapi dinamika pasar global dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pengirim tenaga kerja profesional di dunia internasional.
