JAKARTA - Isu pengelolaan sampah kembali mengemuka seiring kapasitas tempat pembuangan akhir di berbagai daerah yang kian tertekan.
Pemerintah pun memilih langkah agresif dengan mendorong proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy sebagai solusi jangka panjang.
Di tengah sorotan publik soal besarnya kebutuhan dana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memaparkan secara terbuka dari mana sumber pembiayaan proyek ambisius tersebut akan berasal.
Purbaya mengungkapkan, proyek yang akan dibangun di puluhan titik itu tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemerintah merancang skema pembiayaan campuran agar proyek tetap berjalan tanpa membebani fiskal secara berlebihan, sekaligus memastikan pengelolaan sampah bisa segera ditangani sebelum krisis kapasitas semakin parah.
Skema Pembiayaan Proyek Waste To Energy
Dalam keterangannya, Purbaya menyebut bahwa porsi terbesar pendanaan proyek waste to energy akan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Lembaga tersebut diproyeksikan menjadi motor pembiayaan utama dalam mendorong proyek strategis nasional yang bersifat jangka panjang dan berdampak luas.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan bahwa total kebutuhan investasi proyek pengolahan sampah menjadi listrik diperkirakan mencapai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 58,8 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.800 per dolar AS.
Dana sebesar itu akan digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah modern di berbagai daerah, termasuk teknologi konversi sampah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan berkontribusi melalui APBN untuk proyek-proyek tertentu.
Namun, ia tidak merinci secara detail berapa total alokasi APBN yang akan disiapkan secara nasional. Kontribusi APBN, menurutnya, bersifat selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.
Peran APBN Dalam Proyek Daerah
Sebagai contoh konkret, Purbaya menyinggung proyek pengolahan sampah di Surabaya yang telah mendapatkan dukungan dana dari APBN. Proyek tersebut dibiayai pemerintah pusat dengan anggaran sekitar Rp 60 miliar.
“Nanti ada sebagian yang dibayar oleh APBN. Kalau yang saya tahu kayak di Surabaya itu Rp 60 miliar pemerintah pusat bayar. Tapi itu sekalian biaya kebersihan,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah di SICC, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, dukungan APBN tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fasilitas semata, tetapi juga mencakup aspek kebersihan dan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.
Dengan pendekatan tersebut, proyek waste to energy diharapkan tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga memperbaiki sistem persampahan di daerah.
Skema pembiayaan campuran ini dipandang penting untuk memastikan keberlanjutan proyek. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi besar dan kehati-hatian fiskal, sekaligus membuka ruang partisipasi lembaga pembiayaan strategis di luar APBN.
Pelajaran Dari Masalah Sampah Bali
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung persoalan pengelolaan sampah di Bali yang selama bertahun-tahun belum menemukan titik terang. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti kondisi tersebut dalam paparannya saat Rakornas Kepala Daerah.
Menurut Purbaya, proyek pengelolaan sampah di Bali kerap terhambat oleh perdebatan panjang yang tak kunjung menghasilkan keputusan konkret. Akibatnya, persoalan sampah di Pulau Dewata semakin menumpuk dan berdampak langsung pada kebersihan lingkungan.
“Bali itu bertahun-tahun debat terus. Nggak jadi-jadi tuh proyek sampahnya. Akhirnya jadi kotor sekali Bali,” kata Purbaya.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah pusat dalam merancang proyek waste to energy secara nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa proyek serupa tidak kembali terhambat oleh perdebatan berkepanjangan, sehingga implementasi di daerah bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
Ancaman Over Kapasitas Dan Langkah Pemerintah
Masalah sampah di Indonesia diperkirakan akan semakin mendesak dalam waktu dekat. Pemerintah memprediksi bahwa tempat penampungan sampah di berbagai daerah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, atau sekitar dua tahun mendatang.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek pengolahan sampah menjadi energi. Waste to energy dipandang sebagai solusi strategis karena tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
Dalam waktu dekat, proyek ini direncanakan akan dibangun di 34 titik di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap proyek tersebut dapat menjadi solusi terintegrasi bagi persoalan sampah nasional, sekaligus mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan keterlibatan BPI Danantara, dukungan APBN, serta komitmen pemerintah pusat dan daerah, proyek waste to energy diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah yang selama ini menjadi masalah kronis.
Pemerintah menargetkan proyek ini tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang.