JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga mencakup kelompok lanjut usia (lansia) serta penyandang disabilitas (difabel).
Usulan ini disampaikan langsung oleh Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi maupun kesehatan. Menurut Saifullah, pemberian makanan bergizi bagi lansia dan difabel menjadi bentuk nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Kami juga tadi mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Kami dalami lagi, nanti kami melaporkan pada kesempatan lain,” ujar Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, seusai rapat terbatas.
Ia menambahkan bahwa implementasi usulan ini diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2026 setelah dilakukan kajian lebih lanjut mengenai anggaran dan distribusinya.
Jaminan Sosial Tetap Berlanjut bagi Penerima Bansos
Gus Ipul menegaskan bahwa apabila usulan tersebut disetujui Presiden dan para lansia serta difabel nantinya masuk dalam daftar penerima manfaat program MBG, hal itu tidak akan menghapus nama mereka dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) lainnya.
Ia menjelaskan bahwa MBG dan bansos memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam kerangka perlindungan sosial nasional.
“Ndak dihapus. Jadi maksudnya begini, bansos itu bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Itu memang diberikan kepada yang membutuhkan, karena mereka harus mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan,” jelasnya.
Dengan begitu, penerima manfaat tidak perlu khawatir akan kehilangan hak atas bantuan sosial lain yang telah mereka terima sebelumnya.
Program MBG justru diharapkan dapat memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan gizi seimbang bagi kelompok-kelompok yang paling membutuhkan perhatian negara.
Usulan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memasukkan lansia dan difabel ke dalam sasaran MBG, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap prinsip “no one left behind” dalam pembangunan manusia Indonesia.
MBG sebagai Program Prioritas Nasional
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diluncurkan secara nasional pada awal Januari 2025, program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak dini. Saat ini, sasaran utama MBG meliputi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan cerdas dengan asupan gizi yang mencukupi.
Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir tahun 2025, penerima manfaat MBG dapat mencapai 82,9 juta orang yang tersebar di seluruh 38 provinsi Indonesia. Hingga akhir Oktober 2025, tercatat sekitar 40 juta orang telah menerima manfaat dari program tersebut.
Selain untuk menjaga ketahanan gizi, program ini juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Bahan makanan bergizi yang disediakan dalam program MBG banyak disuplai oleh pelaku usaha mikro dan petani lokal.
Dengan begitu, MBG bukan hanya memperkuat kesehatan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat di berbagai daerah. Usulan penambahan lansia dan difabel dalam kelompok penerima manfaat menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperluas dampak positif program tersebut.
Jika disetujui, langkah ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia, di mana seluruh warga negara berhak mendapatkan akses terhadap gizi layak dan seimbang.
Rapat Terbatas Bahas Integrasi Program Pemberdayaan
Rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI yang dihadiri Gus Ipul juga membahas sinergi antara berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah.
Presiden Prabowo memimpin langsung rapat tersebut dengan melibatkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara untuk memastikan kesinambungan antarprogram berjalan efektif dan saling mendukung.
Rapat diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan beberapa pejabat tinggi lain seperti Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah berupaya memastikan agar seluruh program sosial dan ekonomi yang dijalankan tidak tumpang tindih, melainkan saling memperkuat satu sama lain.
Sinergi antar lembaga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan pangan nasional.