JAKARTA - Menjelang periode meningkatnya aktivitas ekonomi seperti Hari Raya Idulfitri, pemerintah biasanya melakukan berbagai langkah untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan likuiditas di sektor perbankan agar aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan lancar.
Langkah tersebut dinilai penting karena permintaan uang tunai, transaksi keuangan, serta aktivitas konsumsi masyarakat biasanya meningkat signifikan selama periode tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah kerap mengambil kebijakan tambahan guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan perbankan memiliki ruang yang cukup untuk menyalurkan likuiditas ke perekonomian.
Dalam konteks ini, pemerintah memutuskan untuk menambah penempatan dana di perbankan nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kondisi likuiditas serta mendukung stabilitas pasar keuangan di tengah dinamika ekonomi global.
Pemerintah Tambah Dana Di Perbankan Nasional
Pemerintah menambahkan penempatan dana senilai Rp100 triliun ke perbankan. Dengan demikian total dana pemerintah di perbankan meningkat menjadi Rp300 triliun, mengingat sebelumnya pemerintah sudah menempatkan dana senilai Rp200 triliun di perbankan.
Menteri Keuangan Yudhi Sadewa mengatakan penempatan dana tambahan senilai Rp100 triliun ini dilakukan sekitar satu pekan sebelum Hari Raya Idulfitri.
Dengan adanya tambahan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di perekonomian nasional, terutama pada periode ketika aktivitas transaksi masyarakat meningkat.
“Seminggu sebelum lebaran saya tambah lagi Rp100 triliun, saya masukin ke sistem perekonomian. Kami maintain likuiditas di sistem keuangan dengan serius,” ucap Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu (25/3/2026).
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan sistem keuangan tetap stabil dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pertumbuhan Uang Beredar Dan Kondisi Likuiditas
Selain penempatan dana oleh pemerintah, perkembangan likuiditas di perekonomian juga tercermin dari pertumbuhan jumlah uang beredar.
Pada Februari 2026 tercatat terjadi peningkatan uang primer di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, uang primer atau M0 Adjusted pada Februari 2026 tumbuh sebesar 18,3 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 14,7 persen secara tahunan.
Dengan peningkatan tersebut, total uang primer di Indonesia tercatat mencapai Rp2.228 triliun.
Kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas di sistem keuangan domestik masih berada dalam kondisi yang cukup kuat.
Pemerintah menilai langkah penempatan dana di perbankan dapat menjadi salah satu instrumen tambahan untuk memastikan likuiditas tetap terjaga serta mampu mendukung aktivitas ekonomi nasional.
Upaya Menjaga Stabilitas Imbal Hasil Obligasi
Selain bertujuan menjaga likuiditas, kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan juga diharapkan dapat membantu menekan imbal hasil atau yield obligasi.
Menurut Purbaya, mekanisme tersebut terjadi karena bank memiliki kecenderungan untuk menempatkan dana yang tersedia pada instrumen yang relatif aman dan mudah.
“Saya pikir kalau mau nambah itu kan kalau nekan ke bawah harus ada pembeli, berarti taruh saja uang di bank. Pasti bank akan mencari yang paling gampang yaitu taruh di BI atau beli bond. Kalau membeli bond akan neken yield ke bawah lagi,” tutur Purbaya.
Dengan meningkatnya permintaan terhadap obligasi pemerintah, maka imbal hasil obligasi berpotensi mengalami penurunan.
Hal ini dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas pasar keuangan serta biaya pendanaan pemerintah.
Purbaya juga menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan dilakukan secara fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas pemerintah.
“Artinya gini, artinya itu kapan aja bisa ditarik. Itu kan enam bulanan. Kalau ini fleksibel kita tarik, tetapi yang sama aja, begitu kita belanja aja kan masuknya ke bank itu juga. Kira-kira begitu, tetapi uangnya ga di bank sentral,” jelas dia.
Penempatan Dana Fokus Pada Bank Milik Pemerintah
Purbaya mengatakan keputusan untuk menempatkan dana tambahan tersebut diambil setelah pemerintah melihat adanya dana kas negara yang mencapai sekitar Rp400 triliun.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk menempatkan Rp100 triliun di sektor perbankan.
“Jadi gini, kita kan juga memanage kondisi likuiditas kita seperti apa, kondisi keuangan kita seperti apa. Tadinya naik turun, saya kan flat, hampir flat kan sepanjang tahun. Artinya saya bisa hitung nilai uang yang tidak terpakai,” kata Purbaya.
Meski demikian, pemerintah belum merinci secara detail bank mana saja yang menerima penempatan dana tersebut serta berapa besaran yang diterima masing-masing bank.
Saat ini pemerintah masih memprioritaskan penempatan dana pada bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara serta bank milik pemerintah daerah.
Salah satu bank daerah yang disebut menerima penempatan dana tersebut adalah Bank DKI yang memperoleh dana sekitar Rp2 triliun.
“Ini agak beda. Penempatannya fleksibel. Saya lupa pembagiannya, tetapi Bank DKI Jakarta dapat Rp2 triliun. Yang mau ya yang sanggup. (Untuk bank swasta) belum nanti dibawa kabur sama swasta, gue takut. Namun yang bisa dikendalikan dulu,” tutur dia.
Meskipun demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa mendatang pemerintah juga dapat menempatkan dana di bank swasta.
Namun langkah tersebut baru dapat dilakukan apabila bank swasta mampu memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Bank swasta kalau mau nanti kita buka tetapi untuk (bank) yang sehat ya. Nanti kalau enggak gue dipenjara lagi. Ada apa-apa nanti naruh uang di bank yang ga jelas. Namun itu kan baru langkah percobaan,” tegas dia.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap sistem keuangan nasional tetap stabil serta mampu mendukung aktivitas ekonomi yang terus berkembang, khususnya menjelang periode peningkatan konsumsi masyarakat.
