JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk mengentaskan ketimpangan akses listrik di wilayahnya.
Pada 2026, Pemprov Jatim kembali mengalokasikan anggaran besar dalam Program Instalasi Rumah Sambungan Rumah (IRSR) untuk memastikan setiap rumah tangga prasejahtera di daerah ini mendapatkan akses listrik.
Program ini menjadi salah satu strategi untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen di Jawa Timur. Anggaran sebesar hampir Rp8 miliar, tepatnya Rp7.898.241.544, disiapkan untuk mempercepat pemasangan instalasi listrik di rumah tangga miskin.
Upaya ini tentu tidak hanya soal menambah jumlah sambungan listrik, tetapi lebih kepada menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.
Fokus pada Keadilan Sosial dalam Program IRSR
Khusnul Arif, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, menegaskan bahwa Program IRSR bukan sekadar proyek teknis pemasangan listrik, tetapi merupakan kebijakan sosial yang harus dijalankan dengan memperhatikan keadilan dan pemerataan. Ia menekankan bahwa anggaran hampir Rp8 miliar tersebut adalah upaya serius dari pemerintah untuk menghadirkan akses listrik bagi keluarga prasejahtera di seluruh Jawa Timur.
“Anggarannya hampir Rp 8 miliar. Ini harus dimaknai sebagai upaya serius negara menghadirkan listrik bagi keluarga prasejahtera, bukan hanya memenuhi target administratif,” ujar Khusnul Arif.
Pihak DPRD juga berharap agar setiap penerima manfaat mendapatkan akses yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada yang terlewatkan.
Pada 2025, program ini sudah menjangkau ribuan rumah tangga di berbagai kabupaten di Jawa Timur. Sebanyak 8.283 rumah tangga di 12 kabupaten mendapat sambungan listrik gratis, dan pada 2026, Pemprov Jatim menargetkan lebih banyak lagi rumah tangga miskin yang akan terlayani.
Proses Seleksi Penerima Bantuan Berdasarkan Data Tepat
Khusnul Arif menjelaskan bahwa penerima bantuan instalasi listrik di Jawa Timur dipilih berdasarkan data yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN).
Dalam hal ini, setiap calon penerima harus termasuk dalam kategori desil 1 sampai 4 yang merupakan rumah tangga miskin yang belum teraliri listrik, namun berada di wilayah yang sudah terjangkau jaringan PLN.
Pemilihan yang berbasis data ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan sasaran atau tumpang tindih penerima bantuan. Dengan mekanisme ini, program IRSR diharapkan dapat tepat sasaran dan benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.
“Basisnya adalah jumlah calon penerima sambungan listrik yang ada dalam DTSEN desil 1 sampai 4. Usulan diinput melalui aplikasi SIPD, dengan identitas penerima yang jelas,” tambahnya.
Bantuan Token Listrik dan Pemeliharaan Instalasi
Selain pemasangan instalasi listrik, penerima bantuan juga akan mendapatkan token listrik senilai Rp300 ribu. Bantuan ini dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan dasar listrik rumah tangga selama enam bulan pertama setelah pemasangan.
Khusnul menyebutkan bahwa nominal tersebut sudah cukup rasional, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar di rumah tangga prasejahtera, seperti tiga titik lampu dan satu stop kontak.
“Angka Rp300 ribu itu secara rasional bisa digunakan hingga enam bulan untuk tiga titik lampu dan satu kotak stop kontak. Setelah habis, pengisian token berikutnya dilakukan secara mandiri oleh penerima bantuan,” jelas Khusnul.
Selain itu, anggaran IRSR juga mencakup biaya pemeliharaan instalasi selama satu tahun pertama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa instalasi listrik yang terpasang dapat berfungsi dengan baik.
Pemerintah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat guna dan benar-benar bermanfaat bagi penerima.
Proaktif Menjangkau Wilayah yang Belum Terlayani
Meski ada upaya untuk memastikan agar bantuan ini tepat sasaran, Khusnul Arif mengakui bahwa tantangan terbesar dalam pengawasan program ini adalah pemutakhiran data calon penerima bantuan.
Sebagian besar data penerima berasal dari pemerintah kabupaten/kota, sehingga kesulitan dalam mendapatkan informasi terbaru bisa menghambat kelancaran program.
Karena itu, Khusnul mengajak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur untuk lebih proaktif dalam memastikan seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, mendapatkan akses yang sama. Tidak hanya menunggu usulan dari daerah, tetapi juga aktif “jemput bola” untuk memastikan semua warga yang berhak mendapatkan bantuan.
“Kami mendorong ESDM untuk menentukan penerima secara proporsional dan berkeadilan di 38 kabupaten/kota. Jangan hanya menerima usulan, tapi juga jemput bola,” tambahnya.
Target Elektrifikasi 100 Persen di Jawa Timur
Pemprov Jatim menargetkan hingga 2026, sebanyak 3.400 rumah tangga di seluruh Jawa Timur akan menerima bantuan sambungan listrik gratis beserta token listrik Rp300 ribu.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen. Saat ini, rasio elektrifikasi di Jawa Timur sudah mencapai 99 persen, dan pemerintah bertekad untuk menyelesaikan sisa satu persen lagi.
Penerima bantuan tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Jember, serta beberapa kabupaten lain yang akan mendapatkan sambungan listrik. Program ini menjadi langkah besar dalam memastikan bahwa tidak ada lagi rumah tangga miskin yang terabaikan dalam akses dasar seperti listrik.
Dengan anggaran besar dan pengawasan yang ketat, DPRD Jawa Timur berharap program IRSR ini dapat menciptakan pemerataan akses listrik yang merata dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
