JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) resmi dimulai pada Februari 2026.
Pemerintah menargetkan 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode nasional tahun ini. Distribusi bantuan mencakup bulan Januari hingga Maret melalui jaringan bank milik negara dan PT Pos Indonesia.
Sistem penentuan penerima menyesuaikan hasil pembaruan data kependudukan dan kondisi ekonomi setiap wilayah. Mekanisme ini memungkinkan pergantian nama penerima pada setiap triwulan penyaluran sesuai validasi petugas lapangan. Dengan begitu, beberapa KPM bisa menerima bantuan di triwulan pertama, tetapi tidak pada triwulan berikutnya, atau sebaliknya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa data yang dinamis dan terus diperbarui membuat penerima bansos bisa berbeda setiap triwulan. Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa status penerima secara rutin.
Cara Cek Status Penerima Bansos Lewat HP
Masyarakat dapat memeriksa kepesertaan bansos secara mandiri melalui telepon seluler. Langkah pertama adalah mengakses laman cekbansos.kemensos.go.id melalui browser ponsel. Selanjutnya, pilih wilayah administrasi sesuai KTP, mulai dari Provinsi hingga Desa atau Kelurahan.
Setelah memilih wilayah, masukkan nama lengkap penerima manfaat dengan benar. Kemudian, ketik kode captcha yang tersedia untuk proses verifikasi. Terakhir, klik tombol "Cari Data" untuk menampilkan status kepesertaan, jenis bantuan, dan periode penyaluran.
Sistem ini menampilkan apakah KPM menerima PKH, BPNT, atau keduanya. Selain itu, masyarakat bisa mengetahui jadwal penyaluran dan jumlah bantuan yang diterima. Proses ini membuat pengecekan menjadi lebih cepat dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Rincian Nominal Bantuan BPNT Tahap Pertama
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan sebesar Rp200.000 per bulan kepada setiap KPM. Dengan demikian, total bantuan yang diterima pada tahap pertama mencapai Rp600.000. Jumlah ini langsung ditransfer melalui rekening bank atau dicairkan melalui kantor pos sesuai jadwal penyaluran.
Program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan pokok keluarga, terutama dalam mengakses bahan pangan. Pemerintah memastikan penyaluran tepat waktu agar manfaatnya dirasakan secara langsung. BPNT juga mempermudah keluarga dalam memperoleh bantuan tanpa harus membawa uang tunai secara fisik.
Setiap KPM bisa menggunakan bantuan sesuai kebutuhan rumah tangga. Penyaluran yang dilakukan tiga bulan sekaligus memudahkan perencanaan pengeluaran keluarga. Hal ini sekaligus mengurangi risiko keterlambatan atau kesalahan distribusi bantuan.
Rincian Nominal Bantuan PKH per Kategori
Bantuan PKH diberikan triwulanan dan disesuaikan dengan kategori penerima. Ibu hamil atau nifas menerima Rp750.000, begitu pula anak usia 0-6 tahun. Sementara itu, siswa SD sederajat memperoleh Rp225.000, SMP sederajat Rp375.000, dan SMA sederajat Rp500.000.
Kategori lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas masing-masing mendapat Rp600.000. Khusus korban pelanggaran HAM menerima bantuan lebih besar, yakni Rp2.700.000. Sistem ini bertujuan memastikan bantuan sesuai kebutuhan setiap kelompok penerima.
Pemerintah menekankan pentingnya validasi data agar bantuan tepat sasaran. Perubahan data penerima bisa terjadi sesuai hasil pemantauan petugas lapangan. Dengan demikian, setiap KPM yang benar-benar membutuhkan bisa memperoleh manfaat secara adil.
Pentingnya Memeriksa Data Secara Berkala
Masyarakat diimbau untuk mengecek status penerima secara berkala agar tidak ketinggalan informasi. Verifikasi data secara online melalui HP memudahkan masyarakat mengakses status bantuan tanpa antre panjang. Hal ini juga membantu KPM mempersiapkan dokumen jika ada perubahan penerima.
Selain itu, pengecekan rutin memungkinkan keluarga menyesuaikan kebutuhan mereka dengan jadwal penyaluran. Setiap triwulan, data penerima bisa berubah sesuai hasil verifikasi petugas lapangan. Dengan begitu, masyarakat tetap mendapat informasi terbaru mengenai PKH dan BPNT.
Pemerintah terus menekankan transparansi dan kemudahan akses dalam program bansos. Penggunaan teknologi digital menjadi solusi untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial nasional.
