JAKARTA - Pengelolaan anggaran menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja kementerian.
Efektivitas belanja negara berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan nasional. Pada sektor transportasi, capaian anggaran menunjukkan arah kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Menhub: Realisasi penyerapan anggaran pada 2025 capai Rp28,68 triliun. Pernyataan ini menegaskan kinerja Kementerian Perhubungan sepanjang tahun anggaran berjalan. Capaian tersebut menjadi bagian dari penguatan konektivitas nasional.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat sektor transportasi. Fokus utamanya adalah konektivitas nasional dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan peran strategis Kemenhub.
Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang signifikan. Penyerapan anggaran dinilai tinggi dibandingkan pagu efektif. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program.
"Realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 mencapai 88,88 persen atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun," kata Menhub. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI. Kegiatan itu digelar di Kantor Kementerian Perhubungan.
Capaian ini menandakan kinerja belanja negara berjalan sesuai rencana. Program transportasi dinilai terlaksana dengan baik. Dampaknya dirasakan dalam peningkatan layanan publik.
Pendapatan Kementerian Melampaui Target
Selain belanja, kinerja pendapatan juga menjadi sorotan. Kementerian Perhubungan berhasil melampaui target pendapatan. Hal ini menunjukkan kontribusi positif terhadap penerimaan negara.
Pendapatan Kementerian Perhubungan pada 2025 tercatat mencapai 125,25 persen dari target. Nilainya mencapai Rp14,07 triliun. Capaian ini dinilai cukup positif sepanjang tahun anggaran.
Meski demikian, Dudy tidak merinci komponen pendapatan tersebut. Ia juga tidak menjelaskan rincian program dan pos penerimaan. Namun capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja keuangan yang kuat.
Komitmen Transparansi dan Pemeriksaan BPK
Dalam kesempatan tersebut, Menhub menyatakan kesiapan penuh mendukung pemeriksaan BPK RI. Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Kemenhub menyatakan akan bersikap terbuka.
“Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar Dudy. Pernyataan ini menegaskan komitmen transparansi. Pemeriksaan dipandang sebagai proses perbaikan.
Menhub berharap opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan. Sejak 2013 hingga 2024, Kemenhub berhasil meraih opini WTP selama 12 tahun. Capaian tersebut menjadi amanah besar.
Tindak Lanjut Rekomendasi dan Kesiapan Audit
Menhub menyatakan komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK. Hingga Semester I Tahun 2025, tingkat penyelesaian rekomendasi mencapai 87,29 persen. Angka ini dinilai di atas rata-rata nasional.
"Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan keseriusan Kemenhub dalam menindaklanjuti setiap temuan audit," katanya. Pernyataan ini menegaskan kesungguhan institusi. Upaya perbaikan terus dilakukan.
Dalam menghadapi pemeriksaan tahun 2026, Menhub menginstruksikan seluruh jajaran untuk tertib administrasi. Digitalisasi dokumen menjadi perhatian utama. Komunikasi dengan tim pemeriksa juga ditekankan.
Apresiasi BPK dan Harapan Pembangunan Nasional
Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub. Menurutnya, Kemenhub menunjukkan hasil terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Pemeriksaan dinilai sangat menyeluruh.
"Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK," kata Nyoman. Ia menilai pemeriksaan terhadap Kemenhub sangat representatif. Sampling audit dilakukan secara luas.
Nyoman menjelaskan pemeriksaan meliputi berbagai wilayah. Wilayah tersebut mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, hingga Papua. Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif.
Ia berharap pemeriksaan ini meningkatkan kontribusi Kemenhub. Sumbangsih terhadap pembangunan nasional diharapkan semakin besar. Kinerja keuangan yang baik menjadi fondasi utama. Menhub juga mengajak seluruh jajaran bersikap kooperatif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai utama. Integritas harus terus dijunjung tinggi.
"Seluruh jajaran Kememhub diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” kata Dudy. Pernyataan ini menutup komitmen bersama. Pengelolaan keuangan negara diharapkan semakin berkualitas.