JAKARTA - Menjelang masuknya bulan Ramadan dan libur panjang Idulfitri 2026, pemerintah kembali menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Momentum ini dinilai krusial karena periode puasa dan Lebaran selama ini menjadi salah satu pendorong utama konsumsi domestik.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang solid, sekaligus melampaui capaian tahun sebelumnya.
Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 mencapai 5,39 persen secara tahunan. Angka ini menjadi pertumbuhan kuartal keempat tertinggi sejak masa pascapandemi.
Meski demikian, secara keseluruhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11 persen year on year. Capaian tersebut menunjukkan peran besar kebijakan fiskal dan stimulus pemerintah dalam menopang aktivitas ekonomi nasional.
Pemerintah menilai capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai insentif yang digelontorkan pada periode libur akhir tahun. Oleh karena itu, pendekatan serupa kembali dipersiapkan untuk kuartal I/2026 dengan menyesuaikan karakteristik Ramadan dan Idulfitri.
Evaluasi Stimulus Sebelumnya Jadi Dasar Kebijakan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa stimulus yang diberikan pemerintah pada akhir 2025 terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hasil positif pada kuartal keempat menjadi dasar kuat untuk melanjutkan kebijakan serupa di awal 2026.
“Jadi program yang digelontorkan pemerintah itu membuahkan hasil di kuartal keempat. Nah, dengan hal tersebut maka pemerintah juga mendorong di kuartal pertama [2026],” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan bahwa stimulus yang akan diberikan menjelang Ramadan tidak jauh berbeda dengan paket yang diterapkan pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Beberapa di antaranya mencakup diskon tiket transportasi, penyaluran bantuan sosial, serta kebijakan work from anywhere atau WFA untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Sejak 2019, pemerintah konsisten memanfaatkan momentum pergerakan masyarakat sebagai mesin penggerak ekonomi. Pola konsumsi yang meningkat saat musim liburan dinilai mampu memberikan efek berantai terhadap sektor perdagangan, transportasi, hingga jasa pariwisata. Oleh sebab itu, stimulus Lebaran dirancang untuk memaksimalkan potensi tersebut.
Mobilitas Masyarakat Dorong Konsumsi Domestik
Airlangga menekankan bahwa tingginya mobilitas masyarakat terbukti berdampak langsung terhadap peningkatan konsumsi. Pengalaman pada bulan Desember menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan serupa di periode berikutnya.
“Karena di bulan Desember mobilitas itu mendorong konsumsi dan ini suatu hal yang bisa kami tarik pelajaran dari sana,” ujarnya.
Dibandingkan dengan 2024, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 dinilai lebih banyak ditopang oleh peran aktif pemerintah. Selain stimulus konsumsi, pemerintah juga memberikan berbagai keringanan pajak untuk menciptakan ruang fiskal dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk sektor properti, insentif di sektor transportasi udara, serta pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Langkah-langkah tersebut memberikan tambahan ruang belanja bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah dan pekerja formal.
“Jadi banyak kami memberikan stimulus jadi tentu itu yang membedakan dibandingkan tahun lalu,” tutur Airlangga.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Peran Industri Dan Jasa Dalam Pertumbuhan Ekonomi
Selain konsumsi, Airlangga juga menyoroti kontribusi sektor industri manufaktur yang tetap kuat sepanjang 2025. Berdasarkan data BPS, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian dari sisi lapangan usaha.
Jika digabungkan dengan sektor perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan, kontribusi sektor-sektor tersebut mencapai 63,92 persen terhadap produk domestik bruto pada 2025. Angka ini menunjukkan struktur ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor-sektor utama yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Meski demikian, BPS mencatat pertumbuhan tertinggi lapangan usaha justru terjadi pada sektor jasa perusahaan yang mencapai 9,10 persen, disusul sektor transportasi dan perdagangan sebesar 8,78 persen. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa peningkatan tersebut didorong oleh naiknya aktivitas rekreasi, peran agen perjalanan, serta maraknya penyelenggaraan event nasional dan internasional di Indonesia.
“Hal ini antara lain disebabkan peningkatan aktivitas rekreasi, peningkatan agen perjalanan dan penyelenggaraan event nasional dan internasional di Indonesia, dan meningkatnya jumlah penumpang di berbagai moda transportasi,” jelas Amalia.
Dengan mempertimbangkan tren tersebut, stimulus Lebaran 2026 diharapkan mampu kembali menggerakkan sektor jasa, transportasi, dan perdagangan secara simultan.
Pemerintah optimistis bahwa sinergi antara mobilitas masyarakat, insentif fiskal, dan momentum hari besar keagamaan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur positif.