JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi perhatian publik memasuki awal tahun 2026. Banyak pekerja menantikan kepastian pencairan bantuan sebesar Rp600.000 yang sebelumnya pernah disalurkan pemerintah.
Di tengah tingginya kebutuhan ekonomi dan kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja (PHK), informasi mengenai BSU kerap dicari dan dibagikan secara luas, khususnya melalui media sosial dan pesan berantai.
Namun, derasnya arus informasi tersebut tidak selalu diiringi dengan kejelasan sumber. Pemerintah pun mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menyikapi kabar yang beredar. Hingga awal Februari 2026, belum ada pengumuman resmi terkait jadwal pencairan BSU berikutnya.
Penyaluran terakhir tercatat berlangsung pada Agustus 2025, sehingga berbagai klaim tentang pendaftaran dan pencairan BSU 2026 perlu ditelusuri kebenarannya.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menjelaskan bahwa program BSU dirancang untuk meringankan beban pekerja sekaligus menekan risiko terjadinya PHK massal. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap mengacu pada informasi resmi yang disampaikan pemerintah.
Klarifikasi Kemnaker Soal Jadwal dan Informasi BSU
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya memberikan penjelasan terkait maraknya informasi mengenai BSU Rp600.000 tahun 2026.
Melalui laman resminya, Kemnaker mengimbau masyarakat agar waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program BSU, terutama yang mencantumkan tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga pemberitaan di media massa yang mencatut program BSU 2026. Situasi tersebut dinilai menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan pekerja yang berharap bantuan segera cair.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried.
Status Pencairan BSU Tahun 2026
Terkait pertanyaan publik mengenai kapan BSU Rp600.000 akan kembali dicairkan, Kemnaker menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi mengenai penyaluran BSU pada tahun 2026.
Penyaluran terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja atau buruh sesuai ketentuan yang berlaku.
Faried kembali menegaskan bahwa belum terdapat informasi apa pun terkait BSU tahun 2026.
“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.
Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada pihak lain. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas.
Gambaran Cara Daftar BSU Berdasarkan Aturan Sebelumnya
Meski belum ada kebijakan resmi terkait BSU 2026, masyarakat dapat memahami gambaran mekanisme penerimaannya dengan merujuk pada aturan sebelumnya.
Salah satu syarat utama untuk mendapatkan BSU adalah status sebagai pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pekerja diimbau memastikan kepesertaan mereka telah aktif dan valid.
Mengacu pada informasi dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja bagi pekerja yang termasuk golongan penerima upah.
Pemberi kerja, baik perusahaan, badan, maupun sejenisnya, dapat melakukan pendaftaran melalui kanal fisik maupun nonfisik yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Setelah pemberi kerja terdaftar sebagai peserta, tahap selanjutnya adalah mendaftarkan seluruh pekerja dengan menyerahkan data jumlah pekerja dan besaran upah melalui formulir yang telah disediakan. Proses ini menjadi dasar pencatatan kepesertaan dan penentuan kelayakan penerima manfaat di kemudian hari.
Khusus bagi Pekerja Asing (WNA), terdapat ketentuan tambahan, yakni telah bekerja paling singkat enam bulan serta melampirkan paspor sebagai data pendukung. Informasi lebih lengkap mengenai tata cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan memahami mekanisme ini, masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur oleh informasi pendaftaran BSU yang meminta data pribadi secara langsung. Pemerintah menegaskan bahwa BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri, sehingga kewaspadaan menjadi kunci utama untuk menghindari penipuan.