JAKARTA - Upaya menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah kembali dipertegas melalui forum nasional berskala besar.
Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul menjadi panggung konsolidasi lintas sektor, sekaligus penegasan komitmen bersama untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan selaras hingga ke daerah.
Kehadiran Kabinet Perkuat Konsolidasi Nasional
Jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Kehadiran para pejabat tinggi negara ini mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal sinkronisasi kebijakan nasional dengan implementasi di daerah.
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam agenda strategis tersebut.
Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa Rakornas tidak sekadar forum seremonial, melainkan ruang strategis untuk menyatukan visi pembangunan nasional.
Forum Strategis Sinkronisasi Pusat Dan Daerah
Selain jajaran kabinet, Rakornas 2026 juga dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Partisipasi luas tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Kehadiran Forkopimda, termasuk unsur TNI dan Polri, menegaskan komitmen pengawalan dan pengawasan pelaksanaan program prioritas Presiden agar berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan di daerah. Peran aparat keamanan dinilai krusial untuk memastikan stabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini menekankan pentingnya keselarasan kebijakan, perencanaan, dan eksekusi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi menuju visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.
Landasan Regulasi Dan Arah Pembangunan
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan menyampaikan bahwa kehadiran lintas kementerian dan lembaga dalam Rakornas menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal implementasi program prioritas Presiden hingga ke daerah.
Rakornas 2026 merupakan bagian dari agenda koordinasi nasional yang secara rutin dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menyelesaikan berbagai tantangan implementasi kebijakan di lapangan.
“Forum ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045,” kata Benni.
Sebagai tahap awal implementasi RPJPN, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dokumen tersebut memuat Astacita, 17 program prioritas Presiden, serta Program Hasil Terbaik Cepat atau quick wins yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun pertama.
Momentum Penguatan Pemerintahan Prabowo Gibran
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 juga menjadi momentum penting dalam tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum ini dimanfaatkan untuk memperkuat sinergisitas pusat dan daerah dalam mendorong percepatan capaian pembangunan nasional.
Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Rakornas diharapkan mampu memperkecil kesenjangan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah. Sinkronisasi program, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengawasan yang terintegrasi menjadi kunci agar agenda pembangunan berjalan tepat sasaran.
Rakornas 2026 diikuti sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas unsur kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pimpinan DPRD, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Skala kehadiran ini mencerminkan besarnya harapan terhadap Rakornas sebagai instrumen strategis penguatan tata kelola pemerintahan nasional.
Melalui forum ini, pemerintah berharap arah pembangunan nasional dapat dijalankan secara konsisten, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga target Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan melalui kerja bersama antara pusat dan daerah.