JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Kantor Purbaya terus meninjau peluang perluasan Barang Kena Cukai (BKC) untuk meningkatkan penerimaan negara.
Beberapa komoditas yang menjadi fokus kajian antara lain diapers, tisu basah, serta alat makan dan minum sekali pakai. Kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi global.
PMK Nomor 70 Tahun 2025 menegaskan bahwa kajian cukai ini merupakan kelanjutan dari strategi kementerian dalam mengidentifikasi barang-barang yang memiliki potensi pengenaan cukai.
Langkah ini bukan hanya sekadar upaya fiskal, tetapi juga menekankan aspek pengendalian konsumsi yang berdampak pada lingkungan, seperti pengelolaan limbah plastik. Program ini diharapkan memberikan panduan yang jelas bagi pengambilan kebijakan di masa mendatang.
Selain diapers dan tisu basah, Purbaya juga meninjau produk plastik sekali pakai, kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik. Kajian ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pengumpulan penerimaan negara dan keberlanjutan lingkungan.
Dengan adanya pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah-langkah yang tepat, termasuk ekstensifikasi tarif cukai bagi produk-produk tertentu.
Ekstensifikasi Cukai Produk Pangan dan Minuman
Selain produk konsumen harian, Kementerian Keuangan juga menyusun kajian terkait produk pangan olahan bernatrium, minuman berpemanis, serta minuman beralkohol. Kajian ini dirancang untuk memastikan bahwa pengenaan cukai tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga mampu mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat.
Kebijakan cukai pada produk pangan dan minuman memiliki tujuan ganda. Pertama, meningkatkan pendapatan negara dari barang-barang yang memiliki konsumsi tinggi. Kedua, memotivasi masyarakat untuk memilih produk yang lebih ramah kesehatan.
Pendekatan ini juga selaras dengan program pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak konsumsi tertentu. Di sisi lain, kajian terkait sepeda motor, batu bara, dan pasir laut menunjukkan bahwa perluasan BKC bukan hanya terbatas pada produk konsumsi.
Hal ini menegaskan strategi fiskal yang lebih menyeluruh, di mana pengenaan cukai diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam secara bijak serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Fokus pada Kebijakan Emisi dan Produk Bernatrium
Dari hasil kajian yang telah dilakukan, Purbaya menekankan beberapa program yang akan dijadikan kebijakan prioritas. Salah satunya adalah pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor senilai Rp 880 juta pada 2025.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, pengenaan cukai produk pangan olahan bernatrium senilai Rp 640 juta pada 2026 menunjukkan fokus pemerintah dalam mengelola konsumsi masyarakat.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat lebih selektif dalam memilih produk pangan, sekaligus memberikan kontribusi pada kesehatan publik. Pendanaan program ini seluruhnya bersumber dari APBN melalui Rupiah Murni, PNBP, Hibah, dan BLU, tanpa melibatkan sumber non-APBN.
Langkah Strategis dalam Rencana Jangka Panjang
Kajian dan pemetaan BKC ini menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. Langkah ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan cukai memiliki dasar analisis yang matang, sesuai dengan kebutuhan pendanaan negara dan target kesejahteraan masyarakat.
Selain pengelolaan BKC, kebijakan ini juga membuka ruang bagi inovasi fiskal yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi.
Melalui pendekatan terukur dan berbasis kajian, pemerintah berharap pengenaan cukai dapat memberikan manfaat ganda: memperkuat penerimaan negara sekaligus mendorong perilaku konsumsi masyarakat yang lebih bijak.
Melalui berbagai kajian ini, Kantor Purbaya menegaskan perannya sebagai pengawas strategis dalam menyusun kebijakan fiskal. Pemetaan BKC baru memberikan gambaran jelas tentang arah pengelolaan pendapatan negara dan prioritas kebijakan yang akan diambil.
Kebijakan cukai yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, masyarakat, dan lingkungan.