JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menghadirkan kemudahan bagi karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah Rp6,2 juta per bulan untuk mengakses transportasi umum secara gratis.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas layanan transportasi publik sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat perkotaan.
Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Subsidi Transportasi bagi Pekerja Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa program ini khusus diperuntukkan bagi pekerja yang telah memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Kartu ini menjadi identitas resmi yang menandai status penerima subsidi.
Dengan adanya KPJ, pekerja dapat menggunakan moda transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta tanpa biaya. Penerapan kebijakan ini diharapkan mendorong lebih banyak karyawan beralih ke transportasi umum, sehingga mendukung pengurangan kemacetan dan emisi di ibu kota.
Persyaratan dan Batasan Penghasilan
Subsidi transportasi diberikan kepada karyawan dengan penghasilan di bawah 1,15 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Berdasarkan UMP DKI Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.761, maka batas penghasilan karyawan yang berhak menerima fasilitas ini adalah sekitar Rp6.206.275 per bulan.
Syafrin Liputo menjelaskan bahwa penerima subsidi harus terdaftar dan aktif sebagai pemegang KPJ. Data penerima akan diperbarui secara berkala setiap enam bulan agar bantuan dapat tepat sasaran.
Dengan demikian, pekerja yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan tetap harus memantau status KPJ-nya agar tetap menerima fasilitas ini.
Selain itu, para karyawan diwajibkan untuk memenuhi seluruh ketentuan administrasi sebagaimana tercantum dalam Pergub 33/2025. Hal ini mencakup prosedur pendaftaran, verifikasi data, dan pembaruan informasi yang diperlukan.
Kebijakan ini menegaskan bahwa program subsidi bersifat berkelanjutan dan profesional, dengan mekanisme pengawasan yang jelas.
Dampak Positif bagi Mobilitas dan Ekonomi
Program subsidi transportasi ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat di Jakarta. Dengan adanya akses gratis, karyawan yang berpenghasilan rendah tidak lagi terbebani biaya transportasi sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan produktivitas kerja.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik. Pemprov Jakarta menekankan bahwa penggunaan MRT, LRT, dan Transjakarta yang lebih optimal dapat membantu menekan kemacetan, mengurangi polusi, dan memperkuat integrasi sistem transportasi kota.
Inisiatif ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah memadukan kesejahteraan sosial dengan perbaikan layanan publik.
Monitoring dan Pengembangan Lanjutan
Pemprov Jakarta memastikan program ini tidak hanya bersifat sementara. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, termasuk pembaruan data setiap enam bulan. Hal ini penting agar subsidi tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi pekerja yang berhak.
Selain itu, Pemprov Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas transportasi umum. Dengan fasilitas yang lebih nyaman, aman, dan terjangkau, diharapkan masyarakat semakin tertarik memanfaatkan moda transportasi publik.
Langkah ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota yang lebih ramah lingkungan, modern, dan inklusif bagi seluruh warganya.
Dengan implementasi yang matang, subsidi transportasi ini menjadi salah satu inovasi penting untuk mendorong kesejahteraan pekerja, pengembangan mobilitas urban, dan efisiensi sistem transportasi publik.
Pemerintah berharap program ini dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menghadirkan solusi transportasi yang adil dan berkelanjutan.